Polemik Kasus Adeline Lis, Pengamat : Masih Ada Upaya Ajukan Kembali PK untuk Pembebasan

Berita110 Dilihat

INDOPOS.CO.ID – Kasus pembalakan liar atau ilegal logging di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan terpidana Direktur Keuangan PT Keang Nam Develompment Indonesia dan PT Mujur Timber, Adelin Lis, masih mengandung misteri dan ketidakadilan hukum.

Guru besar ilmu hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, memberikan anotasi atau catatan atas kasus tersebut yang dinilainya terdapat kekeliruan penerapan hukum terhadap Adelin Lis yang dijerat pidana 10 tahun dan membayar uang pengganti Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24.

Pada 5 November 2007, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Arwan Bryn memutus Adelin bebas dari semua dakwaan. Setelah itu, Jaksa yang tak puas dengan putusan majelis hakim itu kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA kemudian memutus Adelin bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS.

“Di kasasi berubah drastis. Ini tentunya sangat kontradiksi. Jadi ada satu daya tarik menarik untuk dikaji. Saya kira pihak keluarga ataupun kuasa hukumnya bisa ajukan kembali PK (Peninjauan Kembali),” kata Suparji dalam diskusi bertema ‘Anotasi Putusan Adelin Lis’ di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Pihak keluarga Adelin Lis pun pada 2007 telah mengajukan PK perkara yang menjeratnya ke MA. Namun ditolak.

Menurut Suparji, pencarian keadilan terhadap kasus Adelin Lin tidak boleh berhenti. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan PK boleh diajukan berkali-kali.

Suparji pun memaparkan, pihak keluarga Adelin Lis bisa mengajukan PK untuk keduanya kalinya ke MA dengan beberapa dalil. “PK bisa diajukan berulang-ulang. Kalau memang pihak keluarga atau kuasa hukumnya tidak menemukan rasa keadilan dalam putusan hukum,” jelasnya.

Alasan pengajuan PK, kata Suparji harus memenuhi persyaratan. Pertama, terdapat novum baru yakni kekeliruan hakim dalam memutus Adelin Lis bersalah dalam kasus yang menjeratnya. Novum tersebut kata Suparji yakni kasus Adelin Lis ini kasus pelanggaran administrasi, bukan perkara tindak pidana korupsi.

Pelanggaran administrasi, lanjut Suparji, itu sudah dilakukan dengan membayar ganti rugi sesuai putusan kasasi MA.

“Itu dalil PK. Jadi ada novum yang bisa dilakukan,” ungkap Suparji.

Kedua, kekeliruan hakim menjerat Adelin Lis dengan UU Tipikor dan TPPU, yang seharusnya menggunakan UU Kehutanan.

“Jadi PK kedua ini peluangnya lebih besar,” ujarnya.

Ketiga, mencampuradukan perkara korupsi dengan masalah kehutanan. Sementara ia menilai kasus Adelin Lis ini bukan ilegal logging karena perusahaan Adelin mempunya izin resmi dari pemerintah. “Dalil terjadi ilegal logging, padahal punya izin. Ini bisa dikoreksi,” jelasnya.

Suparji menandaskan, pernyataan dan pemaparannya tersebut bukan bagian dari mengintervensi hukum, melainkan menjadi pembelajaran dan edukasi kepada semua pihak dalam mencari keadilan.

Di tempat yang sama, pengamat Hukum Kehutanan, Dr Sadino menambahkan, kasus yang menjerat Adelin Lis ini bukan masalah hukum dalam masalah kehutanan. Sebab itu, pihak keluarga Adelin Lin harus mengeksplor berbagai hal dalam upaya mengajukan PK kedua ke MA.

“Upaya PK, ada hal yang kurang tereskpos. Keluarga harus mengeksplorasi,” kata Sadino.

“Dia dituduh melakukan ilegal loging. Sedangkan ilegal itu jelas seharusnya tidak punya izin, tapi Adelin Lis punya izin yang lengkap,” ungkap Sadino menambahkan. (dil)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *