Inflasi di Banten Terkendali – www.indopos.co.id

Berita111 Dilihat

INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti mengatakan, angka inflasi di Provinsi Banten hingga saat ini masih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Banten secara year on year (y-o-y) pada September 2023 sebesar 2,04 persen.

“Secara umum untuk tingkat inflasi kita (Banten) masih tetap berada di 2,04 persen. Namun dalam kondisi inflasi terkendali itu masih ditemukan sejumlah harga komoditas pangan yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah,” jelasnya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (23/10/2023).

Virgojanti menjelaskan, komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga diantaranya: beras, gula, dan cabai rawit. Hal itu hampir terjadi di seluruh wilayah.

“Namun, bila kita perhatikan untuk Banten. Untuk beras medium ada penurunan, walaupun harganya masih berada di atas HET,” katanya.

Virgojanti menuturkan terdapat kondisi-kondisi tertentu di masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat menyebabkan perbedaan harga sejumlah komoditas pangan.

“Artinya treatment yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi suatu daerah tersebut, misalnya di daerah A harga beras naik, maka operasi pasar berasnya ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk yang telah baik, tetap kita kendalikan. Agar harga tidak mengalami fluktuasi,” jelasnya.

Menurut Virgojanti, Pemprov Banten juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat digelontorkan apabila terjadinya kelangkaan atau kerawanan pangan.

“Untuk saat ini masih pada tahapan operasi pasar dan penyaluran beras SPHP oleh Bulog untuk stabilitas harga. Oleh karena itu, kita juga minta ke Bulog untuk gencar dan masif mendistribusikan beras SPHP,” imbuhnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Tim Satgas Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk dapat terus melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan beras SPHP.

“Diharapkan pendistribusian tersebut dapat diawasi secara optimal oleh seluruh tim satgas pangan,” tutupnya. (yas)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *